Menteri Bappenas: Jangan Persulit Investasi Swasta

Bisnis.com, Makassar—Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta pemerintah daerah tidak lagi mempersulit langkah swasta untuk ikut melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah. 
Menurutnya, dengan kondisi keuangan negara yang cekak saat ini, pembangunan tidak bisa lagi mengandalkan dana dari pemerintah saja. Swasta menurutnya memiliki sumber daya yang tak terbatas untuk diajak bekerjasama.
“Saya mengharapkan pemerintah daerah permudah perizinan ke swasta. Pungutan juga jangan sampai terlalu tinggi. Kasihan mereka [swasta] yang ingin ikut membangun,” katanya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pemerintah Pusat dan Daerah untuk kawasan Indonesia Timur, Senin (1/3/2017).
Pelibatan swasta itu menurutnya dapat dilakukan melalui sejumlah skema, seperti public private patnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya pemerintah punya peran penting dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan investasi dari swasta.
“Pemerintah harus punya perencanaan yang baik dan matang. Sehingga bisa ditawarkan kepada swasta. Saya yakin, kalau perencanaannya baik, swasta pasti tertaik masuk,” katanya.
Mantan Menteri Keuangan itu juga mendesak pemerintah daerah memberlakukan perencanaan pembangunan dengan mengadopsi kebijakan money follows program seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. 
Dia juga meminta agar perencanaan tersebut diperkuat dengan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD).





Saatnya Berbagi Hasanah di Aksi Donor Darah 
 
Bertempat di Gedung BNI Jakarta. Sebagai bentuk perwujudan Hasanah Lifestyle Banking yang salah satunya ditunjukkan dengan menebarkan nilai-nilai Hasanah bagi sesama, Rabu 1 Maret 2017 BNI Syariah bersama dengan ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) menggelar aksi donor darah bertajuk “Share Blood Save Life”. 
 
Aksi donor darah yang digelar ASBISINDO bersama Bank Syariah merupakan acara tahunan yang dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) yang mencanangkan 4.5 juta kantong darah sesuai dengan kebutuhan darah nasional, disesuaikan dengan standar Lembaga Kesehatan International (WHO) yaitu 2% dari jumlah penduduk untuk setiap harinya.
 
Hadir dalam acara ini para pejabat Bank Syariah diantaranya Ketua Umum ASBISINDO, Agus Sudiarto, Putu Rahwidhiyasa selaku Ketua Bidang Sertifikasi ASBISINDO dan Direktur Utama BNI Syariah, Imam Teguh Saptono yang diikuti oleh lebih dari 300 peserta aksi donor darah. Tak ketinggalan, Imam T Saptono turut andil dalam aksi donor darah ini sebagai peserta yang mendaftar di aksi donor darah yang diikuti oleh pejabat Bank Syariah lainnya
 
“Hadirnya Bank Syariah di Indonesia saat ini diharapkan dapat memberi warna baru di industri perbankan dimana Bank Syariah memiliki uniqueless baik dari sisi produk yang senantiasa berorientasi syariah dengan platform modern sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memilih perbankan syariah sebagai gaya hidup. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia terus menunjukkan ke arah positif dimana tahun 2016 bergabungnya Bank Aceh menjadi Bank Syariah menjadi spirit baru untuk terus memajukan industri syariah dan melepaskan trap 5%”, papar Agus Sudiarto, Ketua Umum ASBISINDO.
 
Hal yang sama juga diutarakan Direktur Utama BNI Syariah, Imam T Saptono yakni hal ini sejalan dengan Hasanah Lifestyle BNI Syariah yang mengedepankan nilai-nilai Hasanah salah satunya memberikan manfaat bagi sesama. Sinergi antar Bank Syariah terus dilakukan untuk menggiatkan pergerakan perbankan syariah di Indonesia. “Kami menyadari bahwa sinergi antar Bank Syariah dibutuhkan untuk eksistensi Bank Syariah di Indonesia, untuk itulah BNI Syariah hadir dengan membawa inovasi-inovasi untuk memajukan industri syariah”, Ucap Imam.
 
Kinerja Bank Syariah - 2016
 
Pertumbuhan bisnis perbankan syariah terus bergerak kearah positif yakni terlihat dari peningkatan aset dari posisi Desember 2015 Rp296,26 Triliun dan pada posisi Desember 2016 mencapai Rp356,50 Triliun atau meningkat 20,33%. Selain itu dari sisi pembiayaan mencapai Rp249,09 Triliun atau naik 16,40% dari tahun sebelumnya sebesar Rp213,99 Triliun, sedangkan dari perolehan dana pihak ketiga pada Desember 2016 mencapai Rp279,33 Triliun atau tumbuh 20,83% dari posisi Desember 2015 sebesar Rp231,17 Triliun. 
 
Posisi laba Desember 2016 sebesar Rp2,09 Triliun, tumbuh 17,36% dari posisi Desember 2015 sebesar Rp1,78 Triliun. Alhamdulillah, akhir tahun 2016 market share BNI Syariah terhadap industri perbankan syariah berhasil di raih sebesar 7,94% dengan memberikan kontribusi laba sebesar 13,23%. hal tersebut membawa BNI Syariah pada peringkat aset terbesar ke-3 di Industri Syariah. Selain aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan juga menempati posisi ke-3 dengan NPF masih terjaga di bawah 3% dan dibawah rata-rata industri sebesar 4,42%.  
 
 
Kinerja Bisnis BNI Syariah tahun 2016
 
Kinerja positif BNI Syariah tahun 2016 mengalami pertumbuhan positif dengan posisi laba sebesar Rp277,37 Miliar atau meningkat 21,38% dari Desember 2015 sebesar Rp228,52 Miliar. Kenaikan laba didukung oleh komposisi rasio dana murah (CASA) yang meningkat yakni 47.63% lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 46,15% dan efisiensi penurunan biaya operasional (BOPO) menjadi 87,67% dimana sebelumnya sebesar 89,63%. Sementara dana pihak ketiga meningkat sebesar Rp24,23 Triliun, tumbuh 25,41% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp19,32 Triliun.
 
Dari segi aset BNI Syariah terus mengalami pergerakan positif yakni posisi per Desember 2016 sebesar Rp28,31 Triliun atau naik 23.01% dari posisi Desember 2015 sebesar Rp23,01 Triliun. Hal ini didukung dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp20,49 Triliun yang terbagi menjadi empat segmen diantaranya ritel produktif dan komersial sebesar Rp8,00 Triliun, pembiayaan konsumer sebesar Rp10,91 Triliun, pembiayaan mikro sebesar Rp1,20 Triliun dan hasanah card sebesar Rp367,59 Miliar dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan (NPF) tetap terjaga dibawah 3%.